MAUMERE, Media maumuere -- Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Maumere mendesak Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya mempercepat penerbitan izin pemeriksaan terhadap Frans Cinde salah satu anggota DPRD Kabupaten Sikka.
Frans adalah anggota DPRD Kabupaten Sikka yang menahkodai KM Karya Pinang saat mengalami musibah Jumat (22/10/2010) lalu. Dalam peristiwa itu 23 penumpang tewas, sembilan di antaranya belum ditemukan sampai hari ini.
Harapan itu disampaikan Ketua GMNI Sikka, Benediktus Raja dan Ketua Presidium PMKRI Cabang Maumere, Dionisius Dewa kepada FloresStar di Maumere, kemarin.
Raja mengatakan GMNI mendukung langkah kepolisian untuk mempercepat proses hukum kasus ini guna memenuhi rasa keadilan dan kebenaran bagi para korban dan keluarganya.
"Dia (Frans) harus bertanggung jawab atas tenggelamnya KM Karya Pinang yang menewaskan 23 orang. Dia mau ambilalih tugas yang bukan tanggung jawabnya. Semua warga negara sama kedudukannnya di mata hukum," tegas Raja.
Kapolres Sikka, AKBP Drs. Ghiri Prawijaya dalam pertemuan dengan keluarga korban, Jumat (28/10/2010) di Mapolres Sikka menjelaskan, surat izin pemeriksaan Frans Cinde kepada Gubernur NTT telah diajukan. Bila sampai hari Senin (1/11/2010), Gubernur belum mengelurkan izin pemeriksaan, kapolres mengutus penyidiknya ke Kupang mengurus dan menjemput surat izin gubernur itu.
Keterangan lain yang diperoleh dari penyidik menyatakan, surat permohonan izin pemeriksaan atas Frans Cinde dikirim setelah penyidik memeriksa nahkoda KM Karya Pinang, Adeodatus Rangga, masinis Vinesnius Dhoka dan saksi korban lainnya. Apabila gubernur telah menerbitkan surat izin, penyidik segera mengirim surat panggilan kepada Frans Cinde untuk diperiksa.
Menurut Kasat Reskrim Polres Sikka, AKP Samuel Sumihar Simbolon, S.H, hasil pemeriksaan saksi sudah cukup bukti menjerat Cinde menjadi tersangka. Anggota DPRD Sikka ini bertanggung jawab atas musibah yang menewaskan 23 penumpang dan 43 lainnya selamat.
Benah Transportasi
Selain mendesak gubernur segera menerbitkan izin, GMNI meminta Pemkab Sikka menjadikan musibah itu sebagai momentum untuk membenahi sistem transportasi laut antara pulau di wilayah itu. Pemerintah perlu mengadakan kapal yang lebih aman dan nyaman.
DPC PMKRI Cabang Maumere dalam siaran persnya meminta Pemkab Sikka lebih serius memperhatikan perbaikan dan pembangunan sarana transportasi laut. Perbaikan sarana diharapkan mampu meminimalisir resiko yang dihadapi.
Kepada Adpel Sikka diminta memperhatikan standar keamanan dan kenyamanan seluruh armada angkutan penumpang yang beroperasi di wilayah Sikka.
Sedangkan bagi DPRD Sikka, PMKRI Cabang Maumere mengharapkan agar mereka tak melupakan alokasi anggaran untuk membangun sarana transportasi laut yang memadai. (pk/fik)
Frans adalah anggota DPRD Kabupaten Sikka yang menahkodai KM Karya Pinang saat mengalami musibah Jumat (22/10/2010) lalu. Dalam peristiwa itu 23 penumpang tewas, sembilan di antaranya belum ditemukan sampai hari ini.
Harapan itu disampaikan Ketua GMNI Sikka, Benediktus Raja dan Ketua Presidium PMKRI Cabang Maumere, Dionisius Dewa kepada FloresStar di Maumere, kemarin.
Raja mengatakan GMNI mendukung langkah kepolisian untuk mempercepat proses hukum kasus ini guna memenuhi rasa keadilan dan kebenaran bagi para korban dan keluarganya.
"Dia (Frans) harus bertanggung jawab atas tenggelamnya KM Karya Pinang yang menewaskan 23 orang. Dia mau ambilalih tugas yang bukan tanggung jawabnya. Semua warga negara sama kedudukannnya di mata hukum," tegas Raja.
Kapolres Sikka, AKBP Drs. Ghiri Prawijaya dalam pertemuan dengan keluarga korban, Jumat (28/10/2010) di Mapolres Sikka menjelaskan, surat izin pemeriksaan Frans Cinde kepada Gubernur NTT telah diajukan. Bila sampai hari Senin (1/11/2010), Gubernur belum mengelurkan izin pemeriksaan, kapolres mengutus penyidiknya ke Kupang mengurus dan menjemput surat izin gubernur itu.
Keterangan lain yang diperoleh dari penyidik menyatakan, surat permohonan izin pemeriksaan atas Frans Cinde dikirim setelah penyidik memeriksa nahkoda KM Karya Pinang, Adeodatus Rangga, masinis Vinesnius Dhoka dan saksi korban lainnya. Apabila gubernur telah menerbitkan surat izin, penyidik segera mengirim surat panggilan kepada Frans Cinde untuk diperiksa.
Menurut Kasat Reskrim Polres Sikka, AKP Samuel Sumihar Simbolon, S.H, hasil pemeriksaan saksi sudah cukup bukti menjerat Cinde menjadi tersangka. Anggota DPRD Sikka ini bertanggung jawab atas musibah yang menewaskan 23 penumpang dan 43 lainnya selamat.
Benah Transportasi
Selain mendesak gubernur segera menerbitkan izin, GMNI meminta Pemkab Sikka menjadikan musibah itu sebagai momentum untuk membenahi sistem transportasi laut antara pulau di wilayah itu. Pemerintah perlu mengadakan kapal yang lebih aman dan nyaman.
DPC PMKRI Cabang Maumere dalam siaran persnya meminta Pemkab Sikka lebih serius memperhatikan perbaikan dan pembangunan sarana transportasi laut. Perbaikan sarana diharapkan mampu meminimalisir resiko yang dihadapi.
Kepada Adpel Sikka diminta memperhatikan standar keamanan dan kenyamanan seluruh armada angkutan penumpang yang beroperasi di wilayah Sikka.
Sedangkan bagi DPRD Sikka, PMKRI Cabang Maumere mengharapkan agar mereka tak melupakan alokasi anggaran untuk membangun sarana transportasi laut yang memadai. (pk/fik)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar