KUPANG--MM.co.cc: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalokasikan dana sebesar Rp1 miliar dalam Rancanangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2011 untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya ancaman rawan pangan.
Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan NTT Nico Bala Nuhan ketika dihubungi di Kupang, Minggu (28/11), mengatakan alokasi anggaran tersebut itu setara dengan 175 ton beras, selain dana intervensi rawan pangan yang dialokasikan ke-21 kabupaten/kota masing-masing sebesar Rp50 juta.
"Ini belum termasuk fasilitas dana dari pemerintah pusat berupa dana pembantuan sebesar Rp25 juta per kabupaten untuk pemberdayaan daerah rawan pangan di lokasi pengembangan Desa Mandiri pangan yang tersebar di 18 kabupaten, serta Rp80 juta untuk tiga kabupaten non Desa Mandiri Pangan," katanya.
Berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan NTT, hingga September 2010 tercatat 1.481 desa di 20 kecamatan berisiko terjadinya ancaman rawan pangan akibat gagal tanam dan gagal panen.
Ia menambakan dari total 1.481 desa tersebut, 400 desa di antaranya masuk dalam kategori rawan pangan ringan yang mengancam sekitar 74.774 KK atau sekitar 356.007 jiwa.
Sementara itu, desa-desa yang masuk dalam kategori rawan pangan sedang berjumlah 335 dari 1.481 desa tersebut dengan jumlah KK 64.658 atau sekitar 332.104 jiwa.
Nuhan mengatakan wilayah yang masuk dalam kategori berisiko rawang pangan tinggi menyebar di 746 desa, dengan total KK sebanyak 189.058 atau sekitar 548.368 jiwa.
Ia menambahkan gagal tanam dan gagal panen, karena ancaman kekeringan, serangan hama penyakit, banjir serta anomali iklim ekstrim.
"Masalah ini yang sering dihadapi petani dalam mengembangkan usaha pertanian mereka. Akibatnya, produksi pertanian di NTT menurun," katanya menjelaskan.
Secara keseluruhan, kata Nuhan, kerusakan tanaman di NTT berdasarkan hasil pendataan dan analisis yang dilakukan Bandan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) NTT pada Sepember 2010 tersebar hampir merata di 20 kabupaten yang ada di wilayah provinsi kepulauan ini.
Ia mengatakan langkah intervensi yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah pemberian bantuan beras yang bersumber dari dana inervensi rawan pangan APBD NTT dan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota masing-masing 100 ton. (Ant)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar